Pontianak, pgiw-kalbar.id – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Kalimantan Barat menyoroti secara kritis kondisi masyarakat adat yang semakin terdesak di tengah derasnya arus pembangunan dan ekspansi lahan. Masalah alih fungsi hutan yang terus berlanjut dinilai menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan ruang hidup masyarakat lokal di wilayah tersebut.

Paradoks Pembangunan dan Hak Ulayat: Ketua Umum PGIW Kalbar, Pendeta Paulus Ajong, menilai terdapat paradoks yang nyata antara ambisi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Pemberian izin usaha kepada perusahaan-perusahaan di areal wilayah adat atas nama pembangunan dan kepentingan negara justru sering kali menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak ulayatnya.

Deforestasi dan Lemahnya Implementasi: Deforestasi akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit masih terus terjadi di Kalimantan Barat. Meskipun pengakuan terhadap hak ulayat sebenarnya sudah ada, implementasinya di lapangan dinilai masih lemah sehingga masyarakat adat berisiko terpinggirkan dari ruang hidupnya sendiri.

Dilema di Tengah Masyarakat Adat: Kondisi ini memicu dilema sosial-ekonomi yang berat di tingkat komunitas adat. Terjadi pergeseran perspektif, di mana masyarakat yang tadinya menjadi penjaga tanah leluhur kini kerap dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan tanah warisan atau terpaksa ikut merambah lahan dan terlibat dalam skema perusahaan akibat tuntutan ekonomi.

Menyikapi permasalahan yang serba dilematis ini, PGIW Kalimantan Barat mendorong adanya langkah nyata untuk mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan sosial-ekonomi dan kelestarian ekologi. Keseimbangan ini sangat penting agar identitas, budaya, dan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi serta terjaga kelestariannya di masa depan.

Sumber Artikel: YouTube Newsroom RuaiTV — PGIW KALBAR SOROT KONDISI MASYARAKAT ADAT DI DAERAH: https://www.youtube.com/watch?v=p5hSewQIZ44